Lebih lanjut, Azaz mengatakan mendukung langkah KPK untuk memeriksa dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta yang ditenggarai melibatkan banyak pihak. Terlebih, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak akan menutupi, justru Heru ingin membangun Pemrintahan yang bersih bebas dari korupsi.
“Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kaya gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau pun kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi Hartono menjabat,” tandasnya.
Sebelumnya, informasi awal dugaan kasus korupsi Bansos DKI Jakarta mencuat pertama kali dicuitkan oleh akun Twitter Rudi Valinka, yakni @kurawa. Dia menyebut ada dugaan korupsi bansos senilai Rp2,85 triliun.
“Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung,” cuit akun @kurawa.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. (Peri)
