3. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan governance penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) OJK telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait menjadi Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 dengan penambahan pengaturan antara lain memberikan standar pengumuman LKB paling lambat 2 hari setelah otorisasi manajemen, sehingga informasi LKB dapat sesegera mungkin diketahui oleh publik dan meminimalisir potensi insider trading.
4. OJK sebagai koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) SJK bekerjasama dengan KPK memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi di SJK berjalan dengan efektif. OJK telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 sejak tahun 2021 dan mendorong seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan menerapkan SMAP.
5. OJK terus membangun dan menguatkan integritas institusi. Hal ini tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2022 menunjukkan bahwa OJK secara nasional berada di urutan ke-4 (dari total 640 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) serta urutan ke-2 untuk kategori Lembaga Non Kementerian (dari 61 Lembaga Non Kementerian).
