IPOL.ID – Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti) Jumat (4/8) siang cuhat mengadukan persoalan pendidikan dan hukum yang terjadi di Jakarta ke DPRD DKI Jakarta.
Hal itu berkaitan dengan masih minimnya pendidikan vokasi dan persoalan hukum di DKI.
Ketua Perwanti DKI Jakarta, Silvia mengungkapkan dalam hal vokasi (pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu). Perwanti mengharapkan adanya perubahan di masa mendatang.
Karena hal itu akan berpengaruh pada nasib generasi muda pada dunia pekerjaan di masa mendatang.
“Sekolah vokasi belum tersedia secara umum. Padahal itu sangat dibutuhkan. Maka tidak heran, jika saat ini banyak terjadi mahasiswa lulusan hukum, justru mendapatkan pekerjaan di bidang akuntansi,” sesalnya.
Untuk persoalan hukum, Silvia menyesalkan maraknya kasus penggelapan uang. Kasus tersebut, kata dia biasanya terjadi pada pengelola apartemen dan rumah susun.
“Banyak korban yang mengadukan kepada kami, uangnya itu dibawa kabur oleh pengelola di apartemen dan rusun. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Ketua umum Perwanti, Surijaty Aminan dalam audiensi tersebut menyoroti pada persoalan lingkungan.
Dikatakanya, program pemprov dalam pemeliharaan lingkungan perlu ditingkatkan karena hal itu menyangkut kehidupan umat manusia saat ini dan masa depan.
“Dengan keterbatasan SDM di pemprov. Perwanti memaklumi itu. Namun, kita berharap agar pemeliharaan lingkungan bisa terus ditingkatkan di masa mendatang,” jelasnya.
Anggota Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah menyambut baik kepercayaan yang diberikan Perwanti pada fraksi Demokrat.
Apalagi, kata anggota DPRD tiga periode itu, gagasan yang disampaikan Perwanti menitik beratkan pada kemajuan dan pembangunan di Jakarta. Terutama, terkait dengan dunia pendidikan, lingkungan hidup, seni dan UMKM.
“Tentunya ide dan gagasan yang disampaikan oleh Perwanti akan kita rapatkan bersama dengan anggota fraksi Demokrat lainya. Sebab, hal ini sangat baik untuk kemajuan Jakarta di masa yang akan datang,” tegasnya.(Sofian)