Ia lantas mengingatkan munculnya sejumlah pertanyaan mengenai netralitas, memicu tidak ketidakpercayaan publik sehingga bisa memunculkan chaos pasca pemilu. “Apakah praktik politisasi ini dapat dihentikan? Karena sebenarnya perilaku kekuasaan yang ada serupa, karena atas backup-backup yang dilakukan di belakangnya,” ungkap Umam.
Dalam konteks politik praktis lanjut Umam, terlepas dari etik dan legal standar, nampaknya hal tersebut merupakan pengantar atau sebuah pemanasan yang disampaikan oleh Jokowi. “Karena per hari ini ada stagnasi elektabilitas mencapai 45 persen. Kalau misalnya situasi stagnasi adalah melakukan pukulan akhir yaitu bentuk pendeklarasian secara terbuka dari Jokowi sendiri,” ujarnya dalam siaran pers.
Afiq Naufal, Ketua SEMA Paramadina dalam paparannya menyatakan bahwa seharusnya presiden tidak menggunakan kewenangannya untuk berpihak, keberpihakan presiden tidak hanya kepada pejabat politik tetapi sebagai penguasa
“Kebebasan pendapat di represi, padahal membicarakan mengenai keputusan MK, bansos, dan lain sebagainya yang merupakan sebuah keberpihakan presiden. Yang menjadi permasalahan adalah bukan keberpihakan politik tetapi keberpihakan kekuasaan. Jika Raja sudah bergerak, berarti menjadi tanda-tanda pertarungan yang sangat berbahaya,” katanya.
