Sejalan dengan itu Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro menjelaskan bahwa masuknya pendidikan jaminan sosial dalam kurikulum merupakan salah satu solusi untuk mendorong cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat perlu sebuah upaya jangka panjang. Edukasi dalam bentuk masuk ke muatan kurikulum ini akan long term melekat di dalam benak para siswa yang menerima muatan ini,”ungkap Indra.
Berkaca pada best practice di negara-negara maju, Indra menyebut ke depan program edukasi ini juga akan terus diperluas untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Kepala SMA Negeri 61 Jakarta, Sri Mulyanti menyatakan apresiasinya kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah memilih sekolahnya sebagai pilot project program tersebut.
Selama ini dirinya tak menyangka bahwa manfaat perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan begitu besar dan menurutnya hal tersebut perlu disosialisasikan lebih luas lagi, salah satunya melalui kurikulum pembelajaran.
