Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah menyebut partainya siap untuk menjadi koalisi maupun oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Basarah mengatakan hal ini akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Mei mendatang. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP.
“Di sanalah [Rakernas] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah,” kata Basarah di kantor pusat partai, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.
“Jadi apapun keputusan Ibu Megawati kelak, maka seluruh kader akan siap berada maupun di luar pemerintahan,” kata dia.
Basarah menyebut partainya telah terbiasa melalui dinamika dan cuaca politik sejak era orde baru, bahkan sejak era kolonialisme lewat nama PNI.
Di orde baru, PDIP juga bertahan di tengah intervensi kekuasaan. Termasuk saat Pemilu 1999, saat partainya untuk kali pertama berada di pemerintahan usai memenangkan pemilu.
“Dan di 99, kita menang pemilu, dan kemudian kita pernah di pemerintahan, lalu keluar lagi, dan masuk lagi selama 10 tahun,” katanya.