“Pada intinya adalah untuk (Pemprov Sulsel) memperhatikan penanganan khusus Masjid Kubah karena amat banyak yang bocor dan butuh penanganan. Toiletnya, pintunya, keran air, itu mungkin ada 40 persen yang rusak. Sementara kami ini pengurus baru, kami mau tampil yang cantik semua itu dan itu bukan biaya sedikit, itu biaya besar,” ucapnya.
Sehingga, lanjutnya, karena masjid ini merupakan masjid provinsi maka pemerintah provinsi diharapkan terlibat untuk membenahi kerusakan yang ada. Mengingat, kerusakan yang terjadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Kalau untuk biaya sedikit-sedikit, maka kami pengurus yang tangani. Contoh, Majelis Taklim, pengajian anak-anak pesantren yang (kebutuhan) makan dengan nasi dos dan segala macam, itu tidak perlu kami lapor ke provinsi. Tapi yang bocor-bocor, tegel yang rusak, dan sound system itu mesti pemerintah yang tangani,” ungkapnya.
Keinginan pengurus DKM untuk pembebanan tersebut, menurut Amrullah, dikarenakan Masjid Kubah merupakan salah satu ikon Sulsel dan juga merupakan objek wisata religi yang sering dikunjungi wisatawan. Sehingga, tampilan masjid tersebut akan menjadi penilaian bagi para wisatawan yang berkunjung. (adv)
