IPOL.ID – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur dengan lebih cermat.
“Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai,” kata Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, HIPPINDO menyampaikan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur tersebut.
“Meski kami mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, HIPPINDO menilai bahwa kebijakan ini belum tentu menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal,” ujar Budihardjo.
Budihardjo menyatakan bahwa pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional.
