Dalam 3 tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia terus turun. Dari 6.71 pada tahun 2021, menjadi 6.53 pada Tahun 2023. Peringkat Indonesia sebagai negara demokrasi juga turun, dari peringkat 52 pada 2021 menjadi peringkat 56 pada 2023.
Tentunya indeks demokrasi sebuah negara tak hanya soal angka dan peringkat. Namun angka dan peringkat ini mencerminkan ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah baru.
Indeks demokrasi menunjukkan suara oposisi, prinsip saling kontrol, kebebasan warga negara, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi lainnya.
Memang ada pertanyaan, seberapa kuat Prabowo akan mengoreksi rapor merah demokrasi di Indonesia. Kebisingan pro dan kontra, konsultasi publik, suara oposisi, di satu sisi terlihat tidak membuat kerja publik menjadi efisien.
Apalagi negara seperti Cina dan Singapura bisa tumbuh secara ekonomi tanpa terlalu banyak memberi ruang untuk demokrasi.
Namun, masalahnya, tanpa demokrasi memadai, tanpa check and balances cukup, dan tanpa suara oposisi kuat, kebijakan yang mungkin salah akan sulit dikoreksi secara kelembagaan.
