Demokrasi memberi ruang untuk perbaikan melalui pengawasan, kritik, dan evaluasi, justru menjadi instrumen penting untuk menciptakan kebijakan lebih baik.
Tanpa itu, kestabilan ekonomi jangka pendek bisa jadi mengorbankan keadilan dan kestabilan sosial jangka panjang.
“Sehingga Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendetailkan kira-kira apa saja yang harus meningkatkan indeks demokrasi,” tukasnya.
Ketiga, dari indeks persepsi masih stagnannya penanganan kasus korupsi, karena korupsi masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia.
“Kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa korupsi harus diberantas, karena ketika korupsi berjalan tentu hal-hal lain tak akan berjalan maksimal”.
Bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah bagaimana menurunkan praktik korupsi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baru.
Data dari Transparency International menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir nilai dari penanganan korupsi di Indonesia cenderung stagnan. Di angka 34 pada 2022, dan tetap sama di angka 34 pada Tahun 2023.
