Lebih jauh, menurut Arie, aksi Bakamla kali ini merupakan sinyal kuat tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tetapi juga untuk komunitas internasional, bahwa Laut Natuna Utara berada dalam pengawasan penuh pemerintah Indonesia.
“Sikap tegas Bakamla saya rasa sudah mendapat dukungan dari pusat, termasuk Prabowo,” tambahnya.
Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, mengamati bahwa meningkatnya ketegangan ini mencerminkan fase transisi kebijakan maritim Indonesia.
“Bakamla tampak berusaha membangkitkan rasa nasionalisme dan memperingatkan pemerintah bahwa isu Natuna adalah kepentingan strategis yang perlu diviralkan,” ujarnya kepada BenarNews, Selasa (29/10).
Khairul Fahmi, analis pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengatakan bahwa langkah tegas Bakamla mencerminkan tingginya kesadaran publik dan pemerintahan terhadap kedaulatan maritim Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim China di Laut China Selatan.
