“Pemerintahan Prabowo terlihat lebih berani dan tegas dalam menanggapi isu kedaulatan maritim,” kata Fahmi.
Beda Pendekatan
Waffaa menyebut bahwa kebijakan pemerintah dalam merespons klaim China di Laut Natuna Utara berbeda tergantung pada gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin.
Menurutnya, Prabowo Subianto cenderung bersikap lebih keras dibandingkan pendahulunya, Joko “Jokowi” Widodo, yang terkenal dengan pendekatan diplomasi halusnya.
“Prabowo lebih tegas dalam memproyeksikan aset negara untuk menegakkan hak kedaulatan, sementara diplomasi masih dipertahankan demi menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” ungkap Waffaa.
Dalam catatannya, pada masa pemerintahan Jokowi, ketegasan Indonesia dalam menjaga Natuna tampak menonjol di awal masa jabatan pertama pada 2016 dan kembali pada 2020, saat ketegangan meningkat akibat masuknya kapal nelayan China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pada 2020, langsung dari Natuna, Jokowi menyatakan hak Indonesia atas Natuna dan menyampaikan bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya dari klaim yang tidak sah.
