Meski demikian, Chico menjelaskan sikap resmi dari PDIP terkait ini akan ditentukan setelah kongres bulan depan. “Tawaran alternatif-alternatif selain parliamentary threshold agar demokrasi kita tetap terjaga sehat dan tidak terjerumus ke liberalisasi demokrasi akan ditentukan nanti setelah kongres di bulan depan,” ujar dia.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya sedang mempelajari putusan itu.
“Gerindra menghormati putusan MK dan akan mengkaji lebih dalam atas putusan yang baru dikeluarkan kemarin,” ujar Dasco kepada BenarNews.
Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menghormati Putusan MK itu. Ia juga menegaskan semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan Putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apapun.
“Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat,” kata Yusril melalui keterangan tertulis pekan lalu.
