Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan retret tersebut digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepada daerah. Tito mengharapkan ada keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Retret tambahnya akan dikemas dalam pola diskusi terbuka bagi kepala daerah.Tito menegaskan bahwa retret ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang menggabungkan Kemendagri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
“Kami duduk berkali-kali rapat di sini sehingga dipersempit dua hari saja untuk kepala daerah (di Lemhanas) dan untuk Kemendagri yang dua minggu, (kini) cukup empat hari saja. Jadi sebetulnya sudah diefisiensikan. Efisiensi jangka pendek sudah dilakukan, kalau dilakukan satu bulan, biayanya jauh lebih besar dari Rp.13,2 milliar. Dari 13 milliar itu kita mulai menyamakan persepsi. Memang ada kepala daerah yang sudah menjabat tetapi ini kan situasi baru. Pejabat pusat baru, pejabat daerah juga baru sehingga acara ini penting bagi mereka,” ujarnya.
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pendidikan terhadap pemerintah daerah memang berhak dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
