Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendukung langkah hukum tersebut. Dalam rangka koordinasi, pihaknya telah menyerahkan data lengkap 212 merek beras yang diduga bermasalah kepada polisi.
“Kami minta segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada di republik ini,” ujar Amran di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).
Ia pun berharap kasus ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi produsen nakal yang mengoplos beras serta mengurangi timbangannya. “Mudah-mudahan semua sudah sadar dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” tambahnya.
DPR juga menyoroti praktik curang ini. Ketua DPR Puan Maharani mengecam keras dugaan pengoplosan beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal label atau timbangan.
“Ini menyangkut hak dasar rakyat atas pangan yang layak dan terjangkau,” tegas Puan lewat akun Instagram PDIP, dikutip Kamis (17/7/2025).
Puan juga menuntut negara hadir dan bertindak tegas. Menurutnya, distribusi pangan tak boleh dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum.
