Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat cerdas dalam memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan layanan haji.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan fokus perhatian terhadap hal ini,” ucapnya.
Komisi VIII DPR RI beberapa hari terakhir mengebut pembahasan RUU tersebut, termasuk pada akhir pekan ini. RUU diharapkan dapat disahkan dalam sidang paripurna pada Selasa (26/8) mendatang.
Pada Sabtu (23/8), Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama DPD untuk mendengar masukan terkait RUU Haji dan Umrah.
Rapat yang terbuka untuk umum itu berlangsung sekitar 20 menit, sebelum dilanjutkan dengan rapat tertutup bersama panitia kerja (panja) pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan DIM berlanjut hingga Minggu (24/8).
Dalam rapat-rapat yang digelar, beberapa poin penting RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah dibahas. Di antaranya adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, dan perubahan penyebutan Kepala BP Haji menjadi menteri.
