Sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki. Disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk Jalan TB Simatupang yang sudah dikaji pada tahun 2009/2010.
“Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor,” jelas Alfred.
Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan umum masal, kata Alfred, justru Pramono mengambil langkah anarkis dan kemunduran terhadap pembangunan berkonsep perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan (urban sustainable mobility strategy) yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini.
