IPOL.ID – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menyoroti besarnya gaji serta fasilitas DPR RI dalam beberapa hari terakhir akhirnya mendapat tanggapan resmi dari parlemen.
Delapan fraksi menyatakan kesediaan untuk meninjau ulang bahkan menghentikan sejumlah tunjangan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota Dewan.
“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (2/9).
Golkar juga menyatakan sikap serupa. Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi.
Dia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan.
“Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ujarnya.
