Seperti penyesuaian, kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan penurunan BPHTB, dinilai perlu disertai data proyeksi yang lebih riil.
“Penetapan target pajak jangan hanya berbasis optimisme, tapi harus berdasarkan analisis tren nyata agar kekurangan penerimaan tidak terjadi,” katanya.
Dari sisi belanja daerah yang berjumlah Rp88,36 triliun, diharapkan juga pengelolaan dilakukan dengan disiplin, transparan, dan tepat sasaran. Belanja modal, lanjut Desie, harus diarahkan pada proyek-proyek strategis.
“Kami meminta agar belanja modal difokuskan pada transportasi publik, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, hingga penyediaan air bersih. Jangan sampai terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Dari modal daerah sebesar Rp79,16 triliun, target dividen hanya Rp876 miliar. Bahkan, PT Jakarta Propertindo dan Perumda Sarana Jaya tidak ditargetkan memberi dividen pada 2026.
“Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan signifikan. BUMD seharusnya menjadi motor pertumbuhan, bukan hanya penerima modal,” tandasnya.(sofian)
