Kedua, dari aspek stabilitas politik dan keamanan, isu penggantian Kapolri yang digulirkan secara spekulatif justru berpotensi memicu kegaduhan. Polisi adalah garda terdepan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.
“Menghembuskan kabar pergantian tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi Polri maupun di mata publik. Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” ujar Haidar Alwi.
Ketiga, pernyataan pengamat tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dalam integritas analisis publik. Seorang pengamat idealnya menyajikan kajian berbasis data, indikator kinerja, maupun perkembangan objektif di lapangan. Jika benar ada wacana penggantian, seharusnya dibarengi argumentasi rasional.
“Apakah karena kinerja Kapolri menurun, adanya evaluasi obyektif dari Presiden, atau faktor hukum yang menuntut perubahan? Tanpa dasar itu, analisis berubah menjadi sekadar sensasi untuk mencari perhatian media,” jelas Haidar Alwi.
