Keempat, dari perspektif komunikasi politik Presiden Prabowo, klaim sepihak seperti ini justru kontraproduktif. Prabowo sejak awal pemerintahannya menekankan pentingnya stabilitas, kesinambungan, dan konsistensi dalam menjalankan pemerintahan.
“Jika Presiden diam-diam mempersiapkan kebijakan strategis, maka yang sahih hanyalah pernyataan resmi dari Istana, bukan opini pengamat yang bersandar pada spekulasi,” jelas Haidar Alwi.
Menurutnya, jika rumor penggantian Kapolri terus digulirkan tanpa dasar, terdapat sejumlah risiko politik serius.
Pertama, erosi kepercayaan publik. Publik dapat melihat pemerintah seolah-olah tidak solid dan selalu diguncang isu pergantian pejabat. “Hal ini melemahkan legitimasi Presiden sekaligus menciptakan citra ketidakstabilan yang merugikan,” kata Haidar Alwi.
Kedua, delegitimasi institusi Polri. Ketika isu pergantian Kapolri dipublikasikan tanpa konfirmasi resmi, wibawa Kapolri yang sedang menjabat bisa terganggu. Ini menimbulkan kesan bahwa Kapolri hanya “penjaga kursi sementara” yang setiap saat bisa diganti. “Padahal Polri membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan otoritatif untuk menjaga kepercayaan publik,” sebut Haidar Alwi.
