Ketiga, eksploitasi oleh oposisi atau kelompok berkepentingan. Isu liar semacam ini dapat dipelintir oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik bahwa Presiden tidak memiliki kontrol penuh atas pemerintahannya. “Bahkan, rumor dapat dipakai untuk memecah belah antara Presiden, DPR, dan Polri,” tegas Haidar Alwi.
Keempat, distraksi terhadap agenda prioritas. Alih-alih publik membahas substansi kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan, ruang diskusi publik justru tersita oleh gosip politik. “Ini melemahkan fokus masyarakat sekaligus mengaburkan capaian nyata pemerintah,” imbuh Haidar Alwi.
Oleh karena itu, klaim bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengganti Kapolri bulan depan bukan saja lemah secara metodologis, tetapi juga berbahaya secara politik. Publik berhak mendapatkan analisis yang berimbang dan akurat, bukan sekadar rumor yang memecah konsentrasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
“Dalam negara hukum yang sehat, pergantian pejabat tinggi haruslah dilihat sebagai keputusan strategis berbasis kinerja dan kebutuhan nasional, bukan sensasi politik musiman,” pungkas Haidar Alwi. (Yudha Krastawan)
