Sejarah politik Aceh pasca-perdamaian memperlihatkan pentingnya figur penjamin.
Sosok semacam mediator yang bisa menjadi jembatan antara elit partai, koalisi, hingga elemen masyarakat sipil.
Absennya figur ini dalam lingkar kekuasaan Mualem-Dek Fad membuat dinamika kekuasaan lebih rawan gesekan.
Politik Aceh saat ini ibarat kapal besar yang berlayar dengan nakhoda kuat, tapi tanpa navigator yang paham peta.
Koalisi pemenangan yang dulu penuh optimisme, kini menghadapi kebuntuan dalam membagi peran dan arah.
Banyak pihak yang merasa teralienasi karena keputusan politik lebih dipengaruhi lingkar sempit yang cenderung eksklusif.
Kebuntuan inilah yang disebut Rozi sebagai bom waktu. Ketegangan internal yang terus dipelihara tanpa penyelesaian strategis berpotensi memicu ledakan politik.
Bila dibiarkan, kegaduhan bisa bertransformasi menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Aceh.
Padahal, modal politik yang dimiliki Partai Aceh saat ini adalah yang terbesar pasca MoU Helsinki.
Menguasai kursi gubernur dan mayoritas parlemen seharusnya memberi ruang untuk stabilitas dan akselerasi pembangunan.
