“Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan,” terangnya.
Ia mencontohkan rencana pembangunan besar seperti Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas tetap akan dilanjutkan, tetapi mekanisme pembiayaannya tidak lagi menggunakan APBD, melainkan melalui partnership dan sumber dana lain.
Selain itu, perlunya mengkaji kembali potensi pendapatan lainnya, termasuk pemberian subsidi besar di sektor transportasi.
“Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali,” katanya.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan strategi realokasi dan efisiensi anggaran, termasuk mendorong skema pembiayaan kreatif untuk menghadapi pemotongan DBH.
“Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi,” katanya.
