“Bicara Jakarta, kita tidak bisa terfokus pada kawasan Sudirman, PIK, Yos Sudarso atau kawasan lainnya yang berada di pusat kota. Kita harus bicara Jakarta secara menyeluruh, baik tengah kota atau pun pinggiran Jakarta seperti dindapil Jakarta Utara yang meliputi, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading dan Pulau Seribu yang belum tersentuh pembangunan. Bahkan untuk wilayah Kelapa Gading pun, ada wilayah pinggiran kali. Itu harus tetap menjadi konsen pemprov dalam hal pembangunan Jakarta,” bebernya.
Terkait dengan penanggulangan sampah Jakarta pada 2026 yang sudah masuk dalam kategori overload karena menyumbang sampah 8.000 ton perhari. Politisi yang sudah empat periode duduk di Kebon Sirih itu berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan peningkatan kinerja, agar Jakarta menjadi zero sampah pada 2030 mendatang.
“Pergub No 77 tahun 2020, tentang pengelolaan sampah dari sumbernya harus menjadi konsen bagi Pemprov DKI . Sosialisasi perlu dilakukan secara masive oleh pemerintah. Jangan lagi ada program yang overlab sehingga membingungkan masyarakat. Seperti yang baru-baru ini dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup, yakni gerakan pemilahan sampah (GPS). Program itu menjadi tumpang tindih dengan program pengelolaan sampah dari sumbernya yang sekarang ini terus diupayakan oleh Pemprov DKI,” tandasnya.(sofian)
