Menyikapi temuan ini, politisi Fraksi PKB tersebut mendesak agar dapur-dapur atau SPPG yang terbukti tidak menjalankan SOP segera dihentikan operasionalnya.
Sebagai gantinya, penyedia baru yang benar-benar patuh terhadap standar keamanan pangan perlu dilibatkan.
“Komisi X menegaskan tidak boleh ada satu pun siswa Indonesia yang kembali mengalami keracunan akibat program ini,” kata dia.
Selain aspek keamanan pangan, Lalu menilai program MBG memiliki nilai strategis dalam mendukung kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih sehat dan mampu belajar dengan baik.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi.
Meski demikian, pengawasan ketat tetap diperlukan agar implementasi program berjalan sesuai harapan. Komisi X DPR bersama kementerian terkait berkomitmen memastikan distribusi makanan bergizi aman, berkualitas, dan merata di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.
Dengan langkah perbaikan ini, DPR optimistis program MBG akan terus berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan siswa di tanah air. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para penyedia layanan. (far)
