Apapun cara dan bentuknya, kata Puan, DPR disebut harus tetap harus mendengarnya sebagai suara rakyat.
“DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani di kritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya, sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar,” tegas cucu Bung Karno ini.
Menurutnya, sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR, ataupun besarnya anggaran yang dikelola parlemen. Tetapi sejarah akan mencatat kinerja-kinerja DPR yang pro-rakyat untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejarah tidak akan mencatat hanya pada berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola, melainkan: apakah setiap keputusan DPR RI benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat, apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman,” kata Puan.
“Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, kita hadir untuk rakyat, dan harus kembali ke rakyat,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR ini.
