“Mendagri meminta kami untuk melakukan simulasi. Pak Menteri sampaikan jangan sampai SPM itu terdampak,” terangnya.
Bima juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi SPM yang berpotensi terdampak dalam situasi efisiensi saat ini. Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi dan menata kembali APBD agar lebih sehat dan efisien.
Selanjutnya, Bima menekankan pentingnya peningkatan realisasi belanja daerah. Ia menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan catatan agar percepatan realisasi APBD terus dilakukan sehingga perputaran uang di daerah tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah pusat akan menelaah lebih lanjut apabila realisasi belanja masih berada di bawah rata-rata nasional.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2 persen. Sementara itu, pada 2025 di tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45 persen. Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98 persen atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.
