Bima juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08 persen. Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46 persen), Kabupaten Kampar (3,91 persen), Kota Dumai (3,59 persen), dan Kota Pekanbaru (3,34 persen). Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat Pemda Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.
“Apresiasi, Pak Gubernur [Riau], tadi sudah ada operasi pasar murah ya. Apresiasi untuk Pak Gubernur, dan silakan kepala daerah yang lain juga, pastikan sidak ke pasar supaya tidak ada penahanan barang, dan buka kerja sama dengan daerah lain untuk memperlancar pasokan. Ada juga gerakan menanam gitu ya, dimasifkan ini, PKK, dan lain-lain,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Bima mewakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi. Ia menegaskan, keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.
