IPOL.ID – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah.
Menurutnya, pangan khususnya beras harus dikelola dengan baik dan adil. Dengan ditetapkannya harga beras berdasarkan rayon, maka akan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Harga beras di semua daerah harus sama, tidak boleh ada perbedaan dengan sistem rayonisasi, gak ada dasarnya, justru melanggar konstitusi. Justru daerah yang harga berasnya tinggi negara harus hadir memberikan subsidi sebagaimana halnya dengan BBM, pupuk dengan satu harga,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11).
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, penerapan harga berbeda-beda berdasarkan rayon akan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi wilayah yang bukan sentra produsen beras atau mengalami defisit produksi.
Menurut Daniel, daerah yang defisit produksi justru akan mengalami kenaikan harga yang tinggi.
Kondisi ini tidak boleh terjadi, apalagi jika dikaitkan dengan peran negara dan program swasembada pangan yang digaungkan pemerintah.
