Ia pun juga optimistis jika nanti kedepannya pemerintah dan DPR terbuka dan memperhatikan untuk masukan dan kritikan jika memang apa yang dikritik dan diprotes berdampak luas terhadap penegakan hukum.
“Bisa saja kemudian ke depannya Pemerintah dan DPR memperhatikan masukan-masukan itu, jikalau hal-hal yang diprotes atau dikritik berdampak luas terhadap penegakkan hukum,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Nasir Djamil mengatakan bahwa dirinya juga telah mendengar bahwa ada masyarakat yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal yang mereka nilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan berpotensi terjadinya abuse of power dalam pelaksanaan penegakan hukum.
“Saya mendengar bahwa ada sejumlah masyarakat yang sudah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal yang mereka nilai itu bertentangan dengan Hak Asasi manusia,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Ia pun menegaskan pentingnya integritas dan moralitas yang harus dikedepankan oleh APH baik Polisi, Jaksa, dan juga Hakim dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.
