IPOL.ID – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik keras keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini dinilai tidak menunjukkan keberanian politik untuk menyentuh perusahaan-perusahaan besar yang terbukti merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat, salah satunya PT Position di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman, menegaskan bahwa PT Position milik taipan Kiki Barki seharusnya menjadi target utama penertiban, bukan justru dibiarkan terus beroperasi.
“PT Position milik taipan Kiki Barki sudah jelas merampas hutan adat yang menjadi sumber penghidupan warga lokal. Belum lagi, PT Position terlibat tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain. Harusnya dicabut saja izinnya. Tapi itu kan tidak dilakukan,” ujar Farhat dalam keteranganya, Jumat (9/1).
Ia menilai, hingga kini Satgas PKH lebih banyak menyasar aktor-aktor kecil, sementara para oligarki yang menguasai sektor pertambangan justru tidak tersentuh.
