IPOL.ID – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo, Moh Sahrul Lakoro, menilai strategi ketahanan pangan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan domestik, melainkan sebagai respons strategis terhadap konfigurasi geopolitik global yang semakin konfrontatif.
Menurutnya, sistem internasional saat ini tengah memasuki fase fragmentasi ekonomi dan politisasi rantai pasok akibat perang Rusia–Ukraina, rivalitas struktural antara Amerika Serikat dan China, serta konsolidasi militer oleh North Atlantic Treaty Organization.
“Ketahanan pangan telah bergeser dari isu pembangunan menjadi isu keamanan strategis. Negara yang gagal mengamankan pasokan pangannya akan sangat rentan terhadap tekanan eksternal,” ujar Sahrul dalam keterangannya, Selasa (17/2).
Sahrul mengutip laporan State of Food Security and Nutrition in the World dari United Nations yang mencatat sekitar 735 juta orang mengalami kelaparan kronis pada 2023, dengan konflik bersenjata sebagai faktor dominan.
