“Ini sangat ricuh yang akhirnya menimbulkan polemik atau menyusahkan para pengembang, baik pengembang perumahan maupun pengembang kawasan industri. Apalagi penetapannya tidak turun ke lapangan langsung. Info yang saya terima penetapannya hanya melalui foto satelit, dimana foto satelit kan kadang tidak update,” paparnya lagi.
Ditambahkan, jika mengambil langkah seperti itu sebenarnya adalah tindakan otoriterisme dari penguasa bertamengkan hukum.
“Itu namanya rule by law atau hukum untuk kekuasaan, bukan hukum untuk masyarakat. Disini Rule by law merugikan pelaku usaha atau pengusaha. itu namanya otoriterisme dengan bertopeng pada hukum,” tandasnya.
“Pemerintah harus memperhitungkan untung ruginya. Dalam masalah ini jelas merugikan pengusaha, karena pengusaha itu kan bagian dari pembangunan bangsa dan negara. Bahwa pelaksana pembangunan, ya pelaku usaha itu selain masyarakat sendiri. Karena sebuah negara tanpa pelaku usaha, tanpa pengusaha juga sia-sia,” imbuhnya.
Edi Hardum meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. “Usaha tanpa pekerja juga sia-sia, jadi dua itu tolong diperhatikan. Kalau itu merugikan pengusaha, pengusaha itu membawa keuntungan untuk pembangunan, saya pikir pemerintah harus berhitung ulang dengan itu. Kalau ada aturan seperti itu, sebenarnya hukum untuk kekuasaan, bukan hukum untuk pembangunan. Padahal hukum untuk pembangunan itu adalah mendukung dunia usaha,” pungkasnya.
