Ia menjelaskan bahwa jumlah pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) di sejumlah dinas teknis masih belum merata. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi untuk melihat sektor mana yang kelebihan tenaga dan mana yang justru kekurangan.
“Jika distribusi tenaga kerja tidak tepat. Penanganan berbagai masalah masyarakat seperti sampah dan banjir bisa terhambat karena kurangnya sumber daya manusia di lapangan,” katanya.
Persoalan PJLP, anggota DPRD DKI yang sudah duduk dua periode itu mengungkapkan kondisi tenaga kerja pengangkut sampah di wilayah Kepulauan Seribu yang dinilai masih sangat minim.
Dicontohkannya, operasional kapal pengangkut sampah berkapasitas lebih dari 20 ton yang hanya dioperasikan oleh sekitar lima orang. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan awak kapal seperti juru mudi, juru mesin, dan juru masak, sehingga hanya tersisa satu operator yang menangani proses pengangkutan sampah.
“Dengan kapasitas kapal 20–30 ton, kalau hanya satu operator yang harus mengangkat dan mengelola sampah, itu jelas tidak masuk akal,” katanya.
