Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan pemerintah telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSHS. Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Kami menyesalkan kejadian ini. Yang terpenting sekarang adalah memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, meski secara kewenangan utama berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengingat RSHS merupakan rumah sakit milik pemerintah pusat.
Namun demikian, Pemprov Jabar tetap mendorong dilakukannya audit internal untuk mengusut akar persoalan, mulai dari kemungkinan lemahnya SOP hingga kedisiplinan SDM dalam menjalankan prosedur.
“Harus ditelusuri apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek,” tegas Herman.
Pemprov Jawa Barat juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya di unit ibu dan anak serta layanan darurat. Kasus ini dinilai menjadi alarm serius bagi sistem pelayanan kesehatan agar lebih ketat dan profesional.
