IPOL.ID – Singkronisasi antara data DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait realisasi pelaksanaan reses menjadi fokus legislator PKS di DPRD DKI, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menyoroti ketidaksesuaian antara laporan realisasi hasil reses yang disampaikan Pemprov DKI dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap validitas data yang disampaikan kepada DPRD DKI.
Nabilah mengaku menemukan sejumlah kejanggalan setelah melakukan pengecekan langsung melalui tim lapangannya.
“Saya melihat di sini ada ketidaksinkronan dengan fakta di lapangan. Data yang diberikan menurut saya tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya,” ujar Nabilah, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, laporan yang diterima menyebutkan bahwa dari 26 usulan hasil reses tahun 2025, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan sebagian besar telah selesai dikerjakan.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, hanya enam usulan yang benar-benar terealisasi. “Dari 26 permohonan reses yang disebut sudah ditindaklanjuti dan selesai, ternyata hanya enam yang benar-benar terealisasi. Sisanya belum dikerjakan, tetapi dalam laporan tertulis sudah selesai,” ungkapnya.
