Beberapa poin kebijakan yang dikritik tajam oleh mahasiswa diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengorbankan alokasi anggaran sektor pendidikan.
“Mega proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU Polri yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis,” sebutnya.
Mahasiswa membantah anggapan bahwa mereka anti-dialog. Namun, mereka mempertanyakan urgensi berdiskusi dengan jajaran pemerintahan yang dinilai sudah tidak dapat dipercayai.
“Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan mereka semata,” katanya.
Kemarahan mahasiswa di GIK juga dipicu oleh situasi ekonomi nasional yang kian mencekik dalam beberapa bulan terakhir.
Mereka menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang ambruk hingga menyentuh Rp18.000 per USD.
“Tekanan ini datang dari disiplin fiskal yang tiap hari semakin kendor dan proyek-proyek mercusuar yang nirmanfaat. Imbasnya defisit APBN makin mengkhawatirkan,” ujarnya.
