Sorotan lain yang disampaikannya adalah aspek keberlanjutan pendanaan program FLPP. Ia mengingatkan bahwa skema yang saat ini didukung melalui PMN dan dana fiskal pemerintah perlu dikaji secara mendalam agar tetap berkelanjutan di tengah kebutuhan rumah rakyat yang terus meningkat setiap tahun.
“SMF mengandalkan penyertaan modal negara yang berarti menggunakan dana fiskal. Pertanyaannya, apakah dana fiskal ini dapat terus berkelanjutan setiap tahun untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga tetap 5 persen?” katanya.
Isu tersebut menjadi semakin penting mengingat pemerintah terus menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebutuhan rumah nasional masih menghadapi tantangan backlog jutaan unit, sementara permintaan rumah subsidi tetap tinggi seiring pertumbuhan keluarga baru dan urbanisasi.
Tidak hanya itu saja, Harris juga menyoroti profil penerima manfaat FLPP yang sebagian besar berasal dari sektor informal. Pasalnya, kelompok ini memiliki tingkat kerentanan pendapatan yang lebih tinggi dibanding pekerja formal sehingga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.
