“Kebanyakan penerima juga berasal dari pekerja sektor informal. Karena itu akan ada potensi non-performing loan atau gagal bayar kredit. Yang perlu disoroti adalah bagaimana stress test dilakukan apabila terjadi kenaikan suku bunga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun skema FLPP memberikan bunga tetap bagi debitur, perubahan kondisi makroekonomi dan kenaikan suku bunga acuan tetap dapat memengaruhi biaya pendanaan lembaga penyalur. Oleh sebab itu, usulnya, perlu adanya upaya simulasi dan mitigasi yang matang untuk mengetahui apakah tekanan biaya akan diserap oleh perbankan atau membutuhkan tambahan subsidi dari pemerintah.
“Kalau terjadi kenaikan bunga, apakah akan di-pass through kepada nasabah atau di-absorb oleh sistem perbankan. Kalau di-absorb, tentu membutuhkan biaya subsidi tambahan. Ini yang perlu dihitung dengan cermat oleh SMF maupun BTN sebagai penyalur terbesar kredit rumah subsidi,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Komisi XI DPR juga meninjau perkembangan transformasi digital sektor perbankan. Harris mengapresiasi inovasi digital yang dikembangkan Bank Mandiri melalui platform Livin’ by Mandiri yang dinilainya berhasil meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat sumber pendapatan nonbunga atau fee based income.
