Dugaan Penyimpangan Dalam Eksekusi Sanksi Administrasi Perambah Kawasan Hutan
Di tengah banyak perusahaan yang ditertibkan Satgas PKH, terdapat lima nama perusahaan yang memunculkan aroma amis dugaan penyimpangan dana hasil eksekusi sanksi administrasi yang memerlukan audit investigasi oleh BPK RI, yakni terkait PT Putra Kendari Sejahtera Rp 868.814.878,94, PT Masempo Dalle Rp 792.489.766.187,23,-, PT Tristaco Mineral Makmur Rp 629.235.189.073,56,-, CV Unaaha Bakti Rp 514.915.180.774,22.
Khusus sanksi administrasi terhadap PT Bosowa Mining sebesar Rp 600 miliar, berdasarkan perhitungan Dirjen Gakkum Kementerian ESDM RI. Belakangan dikabarkan turun menjadi Rp 100 miliar setelah berada di tangan Satgas PKH.
Fakta lainnya, berdasarkan data terdapat 50 (lima puluh) entitas yang tercatat memiliki potensi terkena potensi sanksi administrasi dengan luasan 8.447,28 hektare, bernilai total Rp 80.197.240.564.135,50,-.
Namun, lagi-lagi, hingga hari ini tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik perihal telah dilaksanakannya sanksi denda tersebut. ”Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum terhadap kelima perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan,” ujar Ronald Loblobly (bam)
