Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi penanganan konflik Papua. Karena itu, ia mengusulkan agar kementerian tersebut menjadi leading sector dalam tim terpadu yang melibatkan Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, TNI, Polri, Komnas HAM, dan kementerian teknis lainnya.
“Saya mengusulkan di-lead oleh Kementerian HAM. Yang pertama adalah Kementerian Sosial. Kemudian yang lain lagi adalah APH Polisi, TNI bisa dilibatkan dalam konteks pertama adalah melokalisir mereka yang pengungsi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana aktivasi selama mengungsi itu juga bisa memberi kehidupan baru buat mereka,” ungkapnya.
Menurut Franky, tugas tim terpadu tidak hanya menangani pengungsi yang sudah ada, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh kehidupan yang layak selama berada di lokasi pengungsian sekaligus menyusun langkah pencegahan agar konflik tidak terus memunculkan gelombang pengungsian baru.
