IPOL.ID – DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen menjalankan proses penganggaran daerah secara transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, penandatanganan pakta integritas menjadi bentuk komitmen moral dan kelembagaan.
Dia memastikan seluruh proses pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Terbebas dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Suhud, Rabu (12/8/2026).
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 juga menjadi pijakan awal penyusunan APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan prioritas pembangunan Jakarta.
“Penyusunan APBD yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Suhud.
Dikatakanya, dalam APBD 2027 terdapat sejumlah program dan kegiatan tahun jamak. Pelaksanaannya untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Terutama terhadap program prioritas yang butuh waktu lebih dari satu tahun anggaran.
DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal. Sehingga, pelaksanaan kegiatan tahun jamak tetap sesuai ketentuan.
