indoposonline.id – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), sebagai wakil pemerintah pusat mendorong untuk segera dilakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka rekonsiliasi aset daerah pemekaran. Hal itu diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar, dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah Pemekaran Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (28/5/2021).
Rapat yang dipimpin Sekda Al Muktabar diikuti oleh rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi, Brigjen Pol Yudhiawan. Rombongan Pemkab Serang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Serang, Tb Entus Mahmud Sahiri. Sedangkan rombongan Pemkot Serang dipimpin Sekda Kota Serang, Nanang Saefuddin dan dihadiri OPD terkait di lingkungan Pemprov Banten.
“Rekonsiliasi aset harus segera dilakukan, karena ini mandatory Undang-Undang Pemekaran Kota Serang. Penyerahan aset untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Al Muktabar.
Senada, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Yudhiawan. Menurut dia, Undang-Undang Pemekaran Kota Serang sejak 2007 dan untuk penyerahan aset paling tidak lima tahun.
