IPOL.ID – Potensi pelanggaran di masyarakat pada pilkada serentak 2024 diharap menjadi fokus Bawaslu pada tiap tingkatan.
Jajaran ketua dan anggota di tingkat provinsi dan kabupaten-kota dapat bersinergi dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.
“Pengawasan itu guna mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), RI Rahmat Bagja, Jumat (26/7/2024).
Menurutnya, koordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu.
Karena itu, dia meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.
“Tolong pimpinan secara terbuka ungkapkan isu yang relevan pada proses pemilu dan proses administrasi kepemiluan. Termasuk masalah keamanan, kecurangan, kekurangan dalam administrasi dan teknis,” katanya.
Disampaikannya, ada kemungkinan saat Pilkada banyak program dan pengawasan yang dilakukan. “Kami harapkan kita bisa melakukan dukungan pada sekretariat dengan baik dan juga pihak sekretariat membantu teman-teman Ketua dan Anggota,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektorat Utama (Irtama) Bawaslu RI Rini Wartini meminta selain memberikan dukungan administrasi dan teknis, kesekretariatan juga harus memberikan dukungan laporan pertanggungjawaban yang benar dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap kira semua Jajaran Sekretariat memberikan dukungan administrasi dan teknis secara maksimal dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan,” kata Rini. (sofian)