Pemprov DKJ Didorong Perbanyak PAKSI di Setiap OPD

IPOL.ID – Implementasi nilai antikorupsi pada pendidikan formal terus dilakukan melalui upaya yang fleksibel dan bervariasi. Termasuk melalui integrasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menebarkan nilai integritas kepada masyarakat sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk ‘Sinergi pencegahan melalui pemberdayaan penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas’ yang terselenggara di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Dengan akselerasi pendidikan antikorupsi ini, lanjut Wawan, menjadi usaha untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, hingga aparatur sipil negara untuk menguatkan sikap antikorupsi. Aksi pun dilakukan senantiasa dengan menjalankan dan mengedepankan integritas.

“Pendidikan antikorupsi menjadi penting sebagai sinergi pencegahan korupsi yang dilakukan para OPD melalui pemberdayaan PAKSI untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan begitu, kegiatan pemerintahan dapat lebih transparan dan akuntabel, lantaran peran PAKSI mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi,” kata Wawan.

Berdasarkan data Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK, per Oktober 2024 terdapat 3778 orang PAKSI yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Untuk domisili Provinsi DKI Jakarta terdapat 373 orang PAKSI dengan rincian 256 orang di kementerian/lembaga, 95 orang swasta, 16 orang berprofesi dosen, 4 orang ASN Pemprov DKI dan 2 orang berprofesi guru.

Melihat data tersebut, KPK memandang perlu jika Pemprov DKI Jakarta dapat menambahkan­ jumlah PAKSI dari inspektorat dan OPD lain dengan memperhatikan sebaran dan pengalaman yang dimiliki. Dorongan ini dilakukan, tersebab pada rentang tahun 2020 ASN Pemprov DKI Jakarta hanya mengikuti sertifikasi pada LSP Penyuluh Integritas Bangsa (PIB) yang tidak terstandarisasi.

“Ihwal ini dari hasil pertemuan LSP KPK dengan LSP PIB, menerangkan bahwa LSP PIB tidak melaksanakan kembali sertifikasi sektor antikorupsi. Sehingga LSP PIB tidak menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 terkait PAKSI, maupun SKKNI Nomor 338 Tahun 2017 terkait Ahli Pembangun Integritas (API),” jelas Wawan.

Wawan pun menegaskan bahwa dorongan yang KPK lakukan kepada Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya membuka jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) persiapan sertifikasi PAKSI dengan mengedepankan kualitas dan kompetensi bagi instansi atau tempat bekerja, maupun bagi pemangku kepentingan untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi (Yudha Krastawan)