IPOL.ID- Pemberantasan obat Ilegal di pasar terus menjadi fokus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2025.
Untuk mempermudah pengawasan pada obat Ilegal, BPOM menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran obat ilegal serta palsu di wilayah ibu kota.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam audiensi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta.
“Posisi Jakarta yang sangat krusial sebagai pusat pengawasan obat dan makanan nasional. Hampir 50 persen persoalan pengawasan obat dan makanan terjadi di Jakarta. Ini menunjukkan pentingnya peran strategis wilayah ini,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa pengawasan BPOM mencakup kebutuhan masyarakat sepanjang hidup mulai dari masa kandungan hingga akhir hayat, terkait keamanan dan kualitas obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan, hingga kosmetik.
“Masih maraknya peredaran obat palsu dan produk mengandung bahan kimia obat (BKO) di sejumlah titik, seperti Pasar Pramuka dan Grogol. Karena itu kami butuh dukungan dari Pemprov DKI untuk melakukan penertiban secara langsung di lapangan,” bebernya.
