IPOL.ID – Rencana pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan berupa pembangunan rumah untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana longsor dan banjir diharapkan bisa dikelola kepala desa setempat.
Hal itu dikarenakan, berkaca pada pengalaman bencana tsunami beberapa tahun silam. Pembangunan rumah yang diberikan pada warga Aceh, justru pembangunan jauh dari harapan masyarakat.
“Menurut informasi warga yang meniadi korban bencana longsor dan banjir, akan ada bantuan dari pemerintah pusat dan BNPB pada para korban yang kehilangan tempat tinggal karena terbawa air. Bantuan itu kabarnya akan dibangunkan rumah baru sebesar Rp60 juta. Jika itu benar ada. Sebaiknya, bantuan diserahkan pada kepala desa setempat dan melibatkan warga kampung untuk berpartisipasi. Sehingga anggaran yang diberikan bisa diawasi masyarakat secara bersama-sama,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardi Wahab, Selasa (30/13/2025).
Dikatakan anggota Komisi D DPRD DKI itu, fakta lapangan pasca pembangunan rumah dikelola oleh kontraktor, bantuan yang diberikan pemerintah pada korban tsunami tidak sesuai antara anggaran dan bangunan rumah yang ditempati warga.
