IPOL.ID- Pilpres 2024 Memang masih lama. Tapi agar pemilu berjalan sukses dan lancar persiapan sudah harus dilakukan dari sekarang.
Seperti halnya yang dilakukan olah Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) yang menyelenggarakan webinar bertajuk “Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”.
Webinar yang dibuka ketua MIPI Bahtiar Senin (20/9/2021) ini menghadirkan empat narasumber: Ilham Saputra (Ketua Komisi Pemilihan Umum/KPU RI), Abhan (Ketua Bawaslu RI), Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR RI), dan Nurliah Nurdin (Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta).
Dalam sambutannya, Ketua Umum MIPI Bahtiar mengatakan, MIPI menyelenggarakan webinar ini untuk menghadirkan pencerahan publik terkait Pemilu dari segi konsepsi, sisi hukum, hingga praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa pandemi Covid-19.
“Kita harus dibuka untuk memiliki sensitivitas bahwa keselamatan warga negara lebih tinggi dari seluruhnya. Jadi itu yang kita utamakan,” kata Bahtiar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan, KPU masih melakukan exercise dan koordinasi terkait Pemilu bekerja sama dengan komponen pemerintahan terkait. KPU juga melakukan sosialisasi pencegahan Covid secara masif dan ekstensif.
Ilham juga mengungkapkan beberapa prokes yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pemilu selain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Di antaranya alokasi jumlah peserta 500 pemilih per Tempat Pemilihan Suara (TPS); pemilih datang dalam kondisi sehat; telah melakukan tes SWAB; setiap beberapa jam TPS akan disemprot disinfektan. “Tidak berjabat tangan, mengukur suhu tidak lebih 37 (derajat Celcius), tinta diteteskan tak dicelupkan,” tambahnya.
Sedangkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyampaikan, butuh kerja keras seluruh stakeholder yang terlibat untuk memahami situasi tahapan pemilihan di tengah pandemi.
Perlu kesiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Masalah ini menurutnya harus selesai sebelum pendaftaran calon daerah.
Selain itu juga membutuhkan dukungan anggaran yang cukup. “Karena ini di tengah pandemi Covid-19 kita belum memprediksi, perlu prokes yang ketat dan implikasinya pada anggaran,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menambahkan, Pemilu 2024 bisa dikatakan spesial karena akan ada tiga Pemilu sekaligus yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Presiden/Wapres, dan kepala daerah dalam satu tahun. Pemerintah sendiri mengatur agenda-agenda yang menyesuaikan normal baru.
“Kami di Komisi II bersama pemerintah dalam hal ini Kemendagri, KPU, Bawaslu berupaya untuk bisa mengantisipasi, paling tidak memetakan nanti permasalahan-permasalahan apa yang muncul,” ungkapnya.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan Pemilu dan Pilkada 2024 bakal diselenggarakan dalam kondisi yang belum bebas dari pandemi Covid-19. Namun, dia tetap berharap dunia bisa mengatasi wabah virus corona ini paling lambat 2022.
“Perkiraan kita adalah penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu masih dibayang-bayangi dengan suasana kita menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Doli.
Dia menuturkan, walaupun 2022 negara-negara di dunia berhasil mengatasi pandemi Covid-19, tentu tidak mudah mengembalikan kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Selain berdampak pada kesehatan, virus corona juga menyebabkan persoalan ekonomi dan politik.
Kendati demikian, kata Doli, setidaknya kondisi pada 2023 tidak lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya dan negara lebih siap mengatasi pandemi Covid-19. Di samping itu, agenda-agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada 2024 tetap harus diselenggarakan dengan menyesuaikan kehidupan normal baru di tengah pandemi.
“Paling tidak konsekuensinya adalah kita harus mengatur semua agenda-agenda kehidupan kita termasuk agenda politik disesuaikan dengan kehidupan normal baru itu,” kata Doli.
Disisi lain, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin memaparkan, anggaran pemilu yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2024 sebesar Rp 86 triliun.
Angka tersebut meningkat dari pemilu tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan pemilu tahun 2019 Rp27 triliun.
Menurutnya, digitalisasi aktivitas pemilu dan pilkada 2024 bisa menjadi alternatif dalam menekan anggaran pemilu pada masa pandemi.
Hal itu disampaikannya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) bertajuk “Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”.
“Pemilu tahun 2019 saja merupakan peringkat ketiga Pemilu termahal di dunia. Sementara, saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19, perlu ada sense of crisis terhadap pandemi, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tuturnya.
Beberapa alternatif untuk menekan anggaran, di antaranya dengan melaksanakan kampanye yang lebih singkat, serta memanfaatkan alat atau teknologi yang canggih.
Nurliah merujuk negara Korea Selatan yang telah berhasil melakukan hal tersebut.Di negara itu, persiapan pendaftaran pemilih dilakukan dalam waktu 5 hari; pendaftaran kandidat selama 2 hari; masa kampanye presiden, periode kampanye di Korea Selatan selama 12 hari; dan penerapan home voting.
“Kita belajar dari negara lain seperti Korea Selatan di masa pandemi,” ujarnya.
Adapun proses digitalisasi pemilu yang dilakukan Korea Selatan meliputi: elektoral campaign (kampanye pemilu digital), voter registration (pendaftaran digital), poll worker training (pemungutan suara digital), vote casting (pemberian suara secara digital), hingga electoral dispute resolution (penyelesaian pemilu secara digital).