“Paling tidak konsekuensinya adalah kita harus mengatur semua agenda-agenda kehidupan kita termasuk agenda politik disesuaikan dengan kehidupan normal baru itu,” kata Doli.
Disisi lain, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin memaparkan, anggaran pemilu yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2024 sebesar Rp 86 triliun.
Angka tersebut meningkat dari pemilu tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan pemilu tahun 2019 Rp27 triliun.
Menurutnya, digitalisasi aktivitas pemilu dan pilkada 2024 bisa menjadi alternatif dalam menekan anggaran pemilu pada masa pandemi.
Hal itu disampaikannya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) bertajuk “Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”.
“Pemilu tahun 2019 saja merupakan peringkat ketiga Pemilu termahal di dunia. Sementara, saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19, perlu ada sense of crisis terhadap pandemi, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tuturnya.
Beberapa alternatif untuk menekan anggaran, di antaranya dengan melaksanakan kampanye yang lebih singkat, serta memanfaatkan alat atau teknologi yang canggih.
